KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KABINET ABDURRAHMAN WAHID

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai presiden Indonesia ke-4, dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001.

Kelahiran: 7 September 1940, Kabupaten Jombang
Meninggal: 30 Desember 2009, Jakarta
Anak: Yenny Wahid, Inayah Wulandari, Alissa Qotrunnada, Anita Hayatunnufus
Pasangan: Sinta Nuriyah (m. 1968–2009)
Masa kepresidenan: 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001
Kakek-Nenek: Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari, Bisri Syansuri, Nafiqoh
Saudara kandung: Salahuddin Wahid, Aisyah Hamid Baidlowi, Lily Chodidjah Wahid

Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai saka 20 Oktober 1999 lan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama lan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

LATAR BELAKANG ABDURRAHMAN WAHID

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID

Presiden Ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lebih memilih mendahulukan kesetaraan ekonomi (economic equality) dibandingkan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Sementara presiden lainnya mengambil fokus ke pertumbuhan ekonomi. Gus Dur mendorong program-program seperti PNPM yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro. Dalam bidang penanganan tindak korupsi, Gus Dur menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan nepotisme untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil. Upaya ini sejalan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 6.700 dan indeks harga saham (IHSG) berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Selama Gus Dur berkuasa, International Monetary Fund (IMF) tidak pernah mencairkan pinjamannya. Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF.

KEBIJAKAN MILITER PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID

Kebijakan Abdurrahmah Wahid dalam bidang militer adalah menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono. Di tengah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, terjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari NKRI. GAM melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah RI dan GAM itu sendiri. Sejak 1976 hingga masa kepemimpinan Gus Dur, GAM telah menewaskan ribuan jiwa. Kebijakan Abdurrahman Wahid mengatasi GAM adalah melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka. Pada 1999, Gus Dur mengeluarkan Keppres No. 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Langkah ini menjadi awal baru bagi masyarakat Aceh, sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan kebudayaan dan humanis. Lewat cara ini, masalah GAM di Aceh berhasil diselesaikan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID

Menuju desentralisasi pendidikan pada masa Abdurrahman merupakan salah satu cara di masa “pendidikan otoriter” tidak lagi di anut, alias masa pendidikan di era otonomi daerah. Era yang dimulai secara formal melalui produk kebijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999, dimana dapat ditangkap prinsip prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

KEBIJAKAN POLITIK PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID

Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian, Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), sebagai Menteri Negara.

Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi.
bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi, salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagang dengan Israel, yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Kemudian, pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Isi Inpres No.14/1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik.

KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID

Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia kerap mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama dengan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang ia keluarkan, yaitu:

1. Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pemulihan Hak Sipil Penganut Agam Khonghucu
2. Menetapkan Tahun Baru China atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional.

Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah sebagai berikut.

   1. Mencopot Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi

2. Mencopot Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat
3. Mencopot Menkopolkam Wiranto
4. Mengumumkan tentang Menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
5. Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua

KEBERHASILAN ABDURRAHMAN WAHID

1. Meliburkan siswa pada saat bulan Ramadan
2. Menjadikan Hari Imlek dan Memperbolehkan Bahasa Tionghoa
3. Menyelesaikan Berbagai Macam Konflik di Indonesia

KEGAGALAN ABDURRAHMAN WAHID

1. Kasus Buloggate dan Korupsi
2. Memperbolehkan Bendera Bintang Kejora
3. Kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri

PERISTIWA PENTING PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID

Abdurrahman Wahid mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Presiden Indonesia ke-4 ini seringkali disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena begitu getol mengangkat tema toleransi dan mengumandangkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh elemen masyarakat, tanpa membedakan ras, suku, bahasa, etnik, bahkan agama dan keyakinan.

1. Pembentukan PKB dan pernyataan ciganjur
2. Pemilu 1999 dan sidang umum MPR

KRONOLOGI LENGSER ABDURRAHMAN WAHID

Lengsernya Gus Dur dipicu oleh laporan yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dollar AS. Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. Berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Selama menjadi presiden RI, Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial sebagai berikut : Penghapusan Tap MPR yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), Melepas jabatan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi atas tuduhan kasus korupsi, padahal tidak ada bukti yang kuat, dan Mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen. Konflik antara Gus Dur dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR semakin tajam setelah keluarnya Dekrit Presiden 23 Juli 2001. Isi Dekrit Presiden 23 Juli 2001 adalah pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, serta pembekuan Golkar. Isi dekrit yang menyatakan pembekuan DPR dan MPR menjadi salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian publik.

Dekrit Presiden 23 Juli 2001 dinyatakan tidak berfungsi setelah MPR menggelar sidang istimewa. MPR menyatakan bahwa Gus Dur sudah melanggar Tap MPR No. III/MPR/2000, karena memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Banyaknya masalah yang terjadi pada masa kepemimpinannya, yang membuat Gus Dur diturunkan dari jabatannya. Oleh sebab itu, ia diturunkan dari jabatannya oleh MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia.

FAKTA TENTANG ABDURRAHMAN WAHID

1. Abdurrahman Wahid sejati – jatinya kiai.
2. Abdurrahman Wahid membela tidak hanya di mulut, namun dengan perbuatan.
3. Abdurrahman Wahid selalu sederhana dalam hal apapun.
4. Abdurrahman Wahid tidak kenal kompromi.
5. Merupakan sosok yang pluralis.

KESIMPULAN

Pada masa kabinet Abdurrahman Wahid banyak sekali perubahan dalam segi ekonomi terutama nilai tukar uang, beliau merupakan sosok yang sangat mementingkan negara, walaupun dalam masa jabatannya banyak yang tidak setuju terhadap kebijakannya. Banyak nilai yang bisa kita pelajari dalam Abdurrahman Wahid yaitu:

1. Ketauhidan
2. Kemanusiaan
3. Keadilan
4. Kesetetaraan
5. Pembebasan
6. Persaudaraan
7. Kesederhanaan
8. Kekesatriaan
9. Kearifan lokal/tradisi

DAFTAR PUSTAKA

1. Barton, Greg (3 Februari 2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. ISBN 0-86840-405-5.

2. Barton, Greg (3 Februari 2002). Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Yogyakarta: LKiS. ISBN 978-979-3381-25-1.

                 3.https://www.nu.or.id/amp/nasional/kebijakan-ekonomi-presiden-gus-dur-condong-ke-pemerataan-ini-pandangan-ekonom-3Lu4Q

4.https://id.scribd.com/doc/45403269/Kebijakan-Pendidikan-Pemerintahan-Abdurrahman-Wahid

5. Nurhuda, Ahmad. Yerra Zetira Agesti. (2021). Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Journal of History and History Education. Vol.3. No.1 Mei 2021.

6.https://www.nu.or.id/amp/nasional/5-fakta-gus-dur-yang-dinilai-mampu-menyatukan-bangsa-l2se7

NAMA KELOMPOK

1. Akbar Rike Santosa (3)
2. Davina Juan Wiguna (9)
3. Muhammad Zaky Darmawan (20)
4. Nirma Aulia (25)
5. Salwa Azahra Kamilia (30)
6. Zahra Pinggala Khairunnisa (35)

CURHATAN GUSDUR (ABDURRAHMAN WAHID) DILENGSERKAN